Semarang (23/2). Disoroti oleh Anggota
Komisi VII DPR RI, Yoyok Riyo Sudibyo, mengenai sejumlah isu strategis terkait
pengembangan industri, penguatan UMKM, hingga tata kelola pariwisata. Hal itu
disampaikan saat dialog dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR dengan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) di
Semarang, Jumat (20/2/2026).
Yoyok mengapresiasi capaian investasi
Jawa Tengah yang disebut telah menembus Rp88,5 triliun dalam waktu singkat,
baik dari penanaman modal asing maupun dalam negeri. Dinilai olehnya, Jateng
kini menjadi primadona baru investasi nasional, ditopang tumbuhnya berbagai
kawasan industri, termasuk di Kabupaten Batang.
Namun demikian, diingatkan oleh mantan
Bupati Batang itu, agar pengembangan kawasan industri tidak dilakukan secara
sporadis tanpa perencanaan matang. Ia menyoroti potensi tumpang tindih regulasi
antara pemerintah kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat yang kerap menjadi
hambatan investasi.
“Gubernur memiliki peran strategis
sebagai koordinator kepala daerah. Perlu duduk bersama agar tidak terjadi
tabrakan aturan, khususnya di kawasan industri,” tegasnya.
Dinilai juga oleh Yoyok, secara
geografis dan ekonomis, Jawa Tengah memiliki daya tarik kuat bagi relokasi
industri dari provinsi lain seperti Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
Ketersediaan lahan serta struktur upah yang kompetitif menjadi magnet
tersendiri bagi investor.
Meski mendukung masuknya industri padat
karya untuk menekan angka pengangguran, diingatkan
olehnya agar Jawa Tengah mulai mengarahkan strategi industrialisasi, pada
sektor yang memiliki nilai tambah lebih tinggi, bukan sekadar basis produksi
untuk ekspor.
Ia mencontohkan keberhasilan sebuah
pabrik mainan di Kudus, yang mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri.
Menurutnya, model industri seperti itu patut dijadikan percontohan karena
menguasai proses produksi hingga pemasaran di dalam negeri.
Lebih jauh, ditekankan Yoyok, mengenai
pentingnya menyiapkan masyarakat menghadapi arus industrialisasi lima hingga
sepuluh tahun ke depan. Ia mengingatkan agar kelompok petani, nelayan, dan
pekebun tidak tersisih akibat perubahan struktur ekonomi.
“Industrialisasi harus dibarengi dengan
peningkatan kapasitas masyarakat lokal agar tidak menjadi penonton di daerahnya
sendiri,” ujar
legislator Fraksi Partai NasDem itu.
Ditekankan juga olehnya, mengenai komitmen
terhadap perlindungan lingkungan. Menurutnya, pertumbuhan industri tidak boleh
mengorbankan kelestarian alam dan harus diawasi secara ketat.
Di sektor UMKM, disoroti Yoyok terkait implementasi
Kredit Usaha Rakyat (KUR). Ia menilai perbankan, khususnya Himpunan Bank Milik
Negara (Himbara), masih berhati-hati menyalurkan KUR tanpa agunan dalam jumlah
besar karena kekhawatiran risiko kredit macet.
Sebagai solusi, ia mendorong
optimalisasi peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah untuk hadir
langsung di pasar-pasar tradisional guna menggantikan praktik rentenir.
Menurutnya, skema pembiayaan mikro yang mudah diakses akan sangat membantu
pedagang kecil.
Selain itu, diusulkan Yoyok, mengenai penataan
ritel modern seperti Indomaret dan Alfamart agar tidak mematikan usaha kecil.
Ia mendorong pembatasan jumlah gerai di wilayah tertentu serta kewajiban
menyediakan ruang bagi produk UMKM lokal di dalam gerai mereka. “UMKM harus
diberi ruang hidup. Jangan sampai kalah bersaing di rumah sendiri,”
katanya.
Ia juga meminta evaluasi terhadap Balai
Latihan Kerja (BLK), yang dinilai belum optimal di kabupaten/kota. Yoyok
mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, akademisi, dan industri untuk
memanfaatkan BLK sebagai pusat peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai
kebutuhan industri.
Pada sektor pariwisata, disinggung oleh Yoyok,
mengenai keberhasilan Umbul Ponggok sebagai contoh desa wisata yang mampu
mengangkat perekonomian lokal secara signifikan. Ia menantang pemerintah
provinsi untuk melahirkan ikon-ikon serupa setiap tahun.
Namun ia juga mengkritisi maraknya
program desa wisata yang tidak berkelanjutan dan berujung mangkrak. Menurutnya,
banyak destinasi wisata daerah yang justru menyedot anggaran tanpa mampu
mandiri secara finansial.
“Jangan sampai tempat wisata hanya
menjadi beban APBD. Harus ada evaluasi dan solusi agar benar-benar memberi
manfaat ekonomi bagi masyarakat,” pungkasnya. (JHL.7)
