New York, (23/7). Delegasi DPR RI dalam
UN High Level Political Forum on Sustainable Development, ditegaskan oleh Amelia
Anggraini, peran strategis perempuan untuk menjadi bagian penting dalam
perdamaian dan pembangunan dunia.
“Keterlibatan perempuan dalam proses
pengambilan kebijakan di berbagai lini bukan hanya soal representasi, tetapi
menyangkut keberlanjutan demokrasi dan pemulihan pascakonflik yang lebih
inklusif,” kata Amelia
dalam Parliamentary Forum at the 2025 UN High Level Political Forum on
Sustainable Development di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Selasa
(22/7/2025).
Ditegaskan oleh Amelia, dalam sesi
khusus mengenai peran parlemen dalam mewujudkan SDG 5: Gender Equality, bahwa
pencapaian kesetaraan gender saat ini masih terhambat, terutama akibat konflik
dan perang bersenjata yang berkepanjangan di berbagai belahan dunia.
Korban terbesar dalam konflik seperti
yang terjadi di Ukraina dan Palestina adalah perempuan dan anak-anak. Sejak
Oktober 2023, lebih dari 70% korban sipil di Palestina adalah perempuan dan
anak perempuan.
“Ini menandakan bahwa krisis kemanusiaan
memiliki dimensi gender yang mendalam, dan tidak bisa diabaikan dalam agenda
pembangunan global,”
tandas Amelia.
Disampaikan olehnya, keterwakilan
perempuan di parlemen Indonesia, meningkat dari 9% pada 1999 menjadi 22% di
2024. Itu adalah hasil kebijakan afirmatif, termasuk penerapan kuota 30?n
sistem zipper dalam pencalonan anggota legislatif.
Menurutnya sistem tersebut, bahkan
mendapat apresiasi dari berbagai negara, sebagai praktik baik yang dapat
direplikasi untuk memperkuat partisipasi perempuan dalam politik.
Dilanjutkan olehnya, lebih dari itu, pendekatan
responsif gender juga dikembangkan oleh Indonesia, melalui sistem digital
perencanaan dan penganggaran nasional bernama KRISNA, yang kini dilengkapi
dengan pelacakan gender-responsive budgeting, dengan pengawasan parlemen.
Disampaikan juga oleh Amelia, Komitmen
DPR RI jelas dalam mewujudkan parlemen yang tidak hanya inklusif, tapi juga
berani menindak segala bentuk seksisme, kekerasan berbasis gender, dan
diskriminasi, baik di lembaga legislatif, eksekutif, swasta, maupun komunitas
lokal.
“Kesetaraan gender bukan hanya agenda
perempuan, tetapi agenda kemanusiaan dan masa depan bersama,” tukas anggota Komisi I DPR itu. (JHL.672)
