Jakarta, (24/6). Anggota Komisi VI DPR
RI dari Fraksi Partai NasDem, Subardi, menegaskan bahwa keberadaan PT Pelni, PT
ASDP Indonesia Ferry, dan Perum DAMRI tidak semata-mata menjalankan fungsi
bisnis, tetapi juga mengemban mandat negara untuk menghadirkan keadilan transportasi
bagi seluruh masyarakat, terutama di wilayah kepulauan dan kawasan timur
Indonesia.
Diingatkan Subardi, bahwa Indonesia
sebagai negara kepulauan terbesar di dunia membutuhkan sistem transportasi yang
mampu menghubungkan masyarakat secara merata tanpa kesenjangan layanan
antarwilayah.
“Transportasi bukan hanya soal bisnis.
Ini adalah kewajiban negara untuk memberikan keadilan kepada masyarakat agar
konektivitas antarwilayah dapat terwujud dengan baik,” ujar Subardi dalam RDP Komisi VI dengan
jajaran direksi Pelni, ASDP, dan DAMRI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu
(24/6/2026).
Menurutnya, hingga saat ini masih
terdapat ketimpangan kualitas layanan dan infrastruktur transportasi antara
Pulau Jawa dan wilayah lain, khususnya Indonesia Timur. Kondisi tersebut harus
menjadi perhatian serius pemerintah dan BUMN sektor transportasi.
“Kalau kita bicara logistik dan
transportasi, kualitas layanan di Jawa masih jauh lebih baik dibandingkan
banyak wilayah di luar Jawa. Ini merupakan bentuk keadilan yang masih ditunggu
rakyat,” katanya.
Subardi menilai Pelni, ASDP, dan DAMRI
memiliki peran strategis sebagai ujung tombak negara dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi, membuka akses masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan
di daerah-daerah yang belum berkembang.
Karena itu, ia menegaskan pentingnya
dukungan negara melalui pembangunan infrastruktur dasar seperti pelabuhan,
dermaga, jalan, dan sarana pendukung lainnya.
“Negara harus hadir. Infrastruktur
transportasi tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat. Kehadiran
negara menjadi kunci untuk memastikan pelayanan yang berkeadilan,” tegasnya.
Disoroti juga oleh Subardi, mengenai
peran DAMRI sebagai operator transportasi perintis yang membuka akses di
wilayah-wilayah yang belum layak secara komersial.
Diingatkan olehnya, agar kehadiran
layanan perintis tidak justru berujung pada persaingan yang tidak sehat dengan
sektor swasta setelah suatu wilayah berkembang.
“DAMRI menjalankan tugas negara sebagai
pelopor. Jangan sampai setelah rute berkembang dan menguntungkan, justru
terjadi persaingan yang tidak sehat antara tangan negara dan swasta,” ujarnya.
Lebih lanjut, Subardi meminta evaluasi
menyeluruh terhadap skema dukungan pemerintah kepada BUMN transportasi, baik
melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) maupun Public Service Obligation (PSO).
Menurutnya, bantuan negara harus disertai perencanaan yang jelas agar tidak
menciptakan ketergantungan jangka panjang.
“Harus ada roadmap yang jelas. Sampai
kapan PSO diberikan, sampai kapan PMN diperlukan. Jangan setiap tahun hanya
mengajukan bantuan tanpa evaluasi yang terukur. BUMN juga harus memiliki target
kinerja yang sehat dan berkelanjutan,” katanya.
Selain itu, Subardi mendorong penguatan
sinergi antarbadan usaha milik negara guna membangun ekosistem transportasi dan
logistik nasional yang lebih efisien. Menurutnya, kolaborasi antara Pelni,
ASDP, DAMRI, dan BUMN lainnya dapat menciptakan kepastian pasar sekaligus
memperkuat daya saing nasional.
Dalam pandangan Subardi, ukuran
keberhasilan BUMN transportasi bukan hanya laba perusahaan, melainkan sejauh
mana kehadiran negara mampu menghadirkan konektivitas, pemerataan pembangunan,
dan keadilan ekonomi hingga ke wilayah terluar Indonesia.
“Sinergi harus diperkuat agar terbentuk
ekosistem yang saling mendukung. Dengan begitu, BUMN memiliki kepastian pasar
dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” pungkas Subardi. (JHL.7)
