Palembang (25/2). Anggota Komisi IV DPR
RI dari Fraksi Partai NasDem, Sulaeman L Hamzah, mengapresiasi upaya pemerintah
dalam meningkatkan produksi dan cadangan beras nasional. Kementerian Pertanian
dan Badan Pangan Nasional dinilai berhasil mendorong stok beras hingga berlipat
ganda, bahkan muncul rencana ekspor.
“Saya mengapresiasi Kementerian
Pertanian dan Badan Pangan yang sudah berusaha sehingga stok beras kita
berlipat-lipat, bahkan ada rencana ekspor. Ini niat yang baik,” ujar Sulaeman dalam peninjauan Tim
Kunjungan Kerja Reses Komisi IV ke Gudang Bulog Sukamaju di Palembang, Sumatra
Selatan (Sumsel), Selasa (24/2/2026).
Namun demikian, diingatkan oleh Sulaeman,
agar keberhasilan peningkatan produksi dan stok tidak membuat pemerintah
mengabaikan kondisi masyarakat miskin yang masih kesulitan memenuhi kebutuhan
pangan sehari-hari.
“Ada produksi melimpah, stok banyak di
gudang, tetapi masih ada anak bangsa yang makan sehari mungkin hanya sekali.
Ini yang harus kita lihat bersama,” tegasnya.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan
ada kebijakan konkret yang mampu menjamin distribusi pangan tepat sasaran bagi
masyarakat rentan. Ia menilai wacana swasembada dan ekspor tidak boleh
mengesampingkan realitas sosial di lapangan.
Selain itu, disoroti juga oleh Sulaeman,
mengenai pentingnya peningkatan kesejahteraan petani di tengah surplus
produksi. Ia mengingatkan bahwa rencana ekspor harus mempertimbangkan daya
saing harga Indonesia di pasar global, mengingat biaya produksi dalam negeri
relatif lebih tinggi dibanding sejumlah negara lain.
“Kalau kita produksi melimpah dan ingin
ekspor, kita juga harus lihat apakah kita mampu bersaing dari sisi harga.
Jangan sampai kita terus bicara hal yang sama tapi tidak pernah selesai,” katanya.
Dalam peninjauan tersebut, Sulaeman
turut mengapresiasi kinerja Bulog Palembang yang melayani wilayah Sumsel dan
Bangka Belitung dengan ketersediaan stok yang dinilai baik. Namun, ia
mengingatkan adanya stok beras yang telah tersimpan selama satu tahun dan
berpotensi menimbulkan kerugian jika tidak segera disalurkan.
“Tadi kita lihat sepintas memang masih
bagus, tapi sudah ada kekhawatiran. Dua sampai tiga bulan ke depan ini harus
habis. Kalau tidak, kita bisa rugi besar. Daripada rusak dan mubazir karena
terikat prosedur, lebih baik dibagikan saja kepada masyarakat yang
membutuhkan,” ujarnya.
Dilanjutkan Sulaeman, Komisi IV DPR akan
terus mendorong kebijakan pangan, yang tidak hanya berorientasi pada produksi
dan stok, tetapi juga berpihak pada kesejahteraan petani serta pemenuhan
kebutuhan masyarakat kurang mampu. (JHL.7)
