Situbondo, 11
September. Hasbi Anshory, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem,
dengan tegas menyatakan dukungannya terhadap usulan kenaikan tunjangan bagi
seluruh prajurit TNI, terutama yang berdinas di daerah perbatasan, Papua, dan
pulau-pulau terluar. Menurutnya, prajurit di wilayah-wilayah ini memiliki
risiko yang lebih tinggi dalam menjalankan tugas mereka.
"Pada prinsipnya kita dukung, apalagi prajurit
di pulau terluar, Papua, risikonya lebih tinggi," ujar Hasbi
Hal ini
dikatakan saat menghadiri Latihan Gabungan Bersama (Latgabma) Super Garuda
Shield (SGS) 2023 di Situbondo, Jawa Timur, pada Minggu (10/9).
Hasbi juga
mencatat bahwa tunjangan bagi anggota TNI di daerah terpencil saat ini terlalu
kecil dan belum pernah diperbarui sejak tahun 2001. Sebagai contoh, tunjangan
bagi mereka hanya sebesar Rp340 ribu per bulan.
Panglima TNI,
Laksamana Yudo Margono, telah mengusulkan kenaikan tunjangan ini. Dalam rapat
dengan Komisi I DPR beberapa waktu lalu, TNI mengajukan tambahan dukungan
anggaran untuk anggaran kontijensi dari pagu anggaran tahun 2024. Anggaran
kontijensi ini bertujuan untuk kebutuhan di luar program-program yang telah
direncanakan sebelumnya, seperti mobilisasi pasukan TNI dalam penanggulangan
bencana alam.
Yudo menyebut
bahwa tambahan anggaran kontijensi tersebut sekitar Rp250 miliar, dengan
catatan bahwa anggaran tersebut akan dikembalikan ke kas negara apabila tidak
digunakan. Usulan ini diharapkan dapat membantu memperbaiki tunjangan prajurit
TNI di daerah terpencil, yang akan memberikan penghargaan yang lebih besar
kepada mereka yang bekerja dalam kondisi yang lebih berisiko.
