Jakarta, (03/3) Anggota Komisi E DPRD
DKI Jakarta Fraksi Partai NasDem, Raden Gusti Arief Yulifard, mendorong
penguatan layanan kesehatan dasar melalui integrasi program Smart Posyandu
dengan Puskesmas hingga Rumah Sakit. Ia menilai, sistem layanan yang terhubung
akan mempermudah akses warga sekaligus meningkatkan efektivitas penggunaan
anggaran kesehatan.
Menurut Gusti, penguatan layanan primer
harus dimulai dari level paling dasar, yakni Posyandu sebagai ujung tombak
pelayanan kesehatan masyarakat. Karena itu, ia meminta agar pengembangan Smart
Posyandu tidak hanya berhenti pada aspek digitalisasi, tetapi benar-benar
terintegrasi dalam sistem rujukan layanan kesehatan.
“Kalau bisa, justru kita yang lebih
aktif mendekatkan layanan kepada warga. Integrasi Smart Posyandu dengan
Puskesmas hingga Rumah Sakit akan sangat membantu, terutama bagi masyarakat
yang membutuhkan layanan cepat dan terjangkau,” ujar Gusti Arief saat Rapat Kerja Komisi E dalam
pembahasan Pra-RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2027, Senin (2/2/2026).
Selain integrasi sistem, ditekankan juga
oleh Gusti, mengenai pentingnya perhatian terhadap para kader Posyandu. Ia
berharap kebutuhan dasar mereka, termasuk kelengkapan alat penunjang pelayanan,
dapat diakomodasi sejak tahap perencanaan anggaran.
“Kader Posyandu ini ujung tombak layanan
kesehatan dasar. Jangan sampai kita bicara penguatan layanan primer, tapi
dukungan terhadap mereka belum maksimal,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, tirturut
disoroti Gusti, terkait rencana rehabilitasi total sejumlah fasilitas yang
sedang dalam proses. Ia mengingatkan agar seluruh pekerjaan fisik dipastikan
kematangannya sebelum dieksekusi, termasuk kelengkapan dokumen dan kejelasan
status aset.
“Saya membaca ada lima rehabilitasi
total yang sedang dalam proses. Pertanyaannya, apakah seluruh dokumen dan
produknya sudah lengkap? Apakah masih ada persoalan aset? Kalau memang belum
selesai, sebaiknya dimatangkan dulu supaya tidak menimbulkan kendala di tengah
jalan,” tegasnya.
Menurut dia, perencanaan yang matang
akan mencegah potensi hambatan teknis maupun administratif yang dapat
mengganggu pelayanan publik.
Tak hanya itu, disoroti juga oleh Gusti,
mengenai pentingnya program konkret dalam penanganan kesehatan jiwa, khususnya
bagi remaja dan usia produktif. Ia menilai isu kesehatan mental saat ini sudah
menjadi persoalan serius yang membutuhkan langkah nyata dan terukur dari
pemerintah.
“Kita ingin ada program yang benar-benar
real dan terukur untuk penanganan kesehatan jiwa. Dampaknya besar, dan kita
tentu ingin mencegah hal-hal negatif maupun potensi tindak kriminal akibat
persoalan ini,”
tutupnya. (JHL.7)
