Jakarta, (07/7). Di tengah beragam
tantangan yang dihadapi dunia pendidikan nasional, hadirnya wadah untuk
mewujudkan gerakan memperkuat kolaborasi dalam membangun kualitas dan karakter
anak bangsa, sangat penting.
"Peningkatan mutu pendidikan tidak
bisa hanya mengandalkan kebijakan pemerintah, tetapi membutuhkan partisipasi
aktif semua elemen bangsa," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan
tertulisnya, Selasa (7/7/2026).
Kementerian Pendidikan Dasar dan
Menengah (Kemendikdasmen), Senin (6/7/2026), meluncurkan Gerakan Partisipasi
Semesta Pendidikan Bermutu (PSPB) yang bertujuan untuk menghidupkan kembali
semangat gotong royong dalam memajukan pendidikan Indonesia.
Gerakan tersebut diinisiasi di tengah
berbagai tantangan yang dihadapi sektor pendidikan nasional, seperti masih
adanya 2,92 juta anak Indonesia yang tidak bersekolah, serta lebih dari 200
ribu gedung sekolah dalam kondisi rusak.
Selain itu, hasil Tes Kemampuan Akademik
(TKA) 2026 yang diikuti lebih dari 8,7 juta murid SD dan SMP juga belum
memperlihatkan hasil yang baik dengan angka literasi rata-rata 60 untuk tingkat
SD dan 60,83 tingkat SMP.
Sementara itu, untuk kemampuan numerasi
angka rata-rata 43,41 untuk tingkat SD dan 40,34 untuk tingkat SMP.
Gerakan PSPB diharapkan mewujudkan ruang
bagi guru, kepala sekolah, pemerintah daerah, hingga mitra pembangunan dan
organisasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
Diharapkan oleh Lestari, dengan Gerakan
PSPB, kontribusi dari dunia usaha, filantropi, dan masyarakat menjadi lebih
terarah dan tepat sasaran, khususnya dalam mendukung pengembangan bakat, minat,
dan karakter generasi penerus bangsa.
Rerie, sapaan akrab Lestari, berpendapat
bahwa gerakan tersebut dapat berperan sebagai katalis bagi terwujudnya
ekosistem pendidikan yang tidak hanya unggul dalam capaian akademik, tetapi
juga kokoh dalam pengembangan karakter.
Anggota Komisi X DPR RI itu mendorong
agar Gerakan PSPB, memprioritaskan dukungan program terkait isu-isu krusial
seperti pelatihan guru, penyediaan konten dan infrastruktur digital, hingga
revitalisasi sekolah.
Menurut Rerie, komitmen kuat semua pihak
terkait untuk mendukung gerakan itu adalah kunci perbaikan nyata pada sistem
pendidikan nasional.
Selain itu, ditegaskan olehnya, data TKA
yang rinci harus menjadi dasar kebijakan berbasis bukti.
"Kita semua, mulai dari pemerintah
pusat, dinas pendidikan, kepala sekolah, guru, hingga orang tua, harus siap
mengubah pola pengajaran dan pendampingan untuk membangun kompetensi dan
karakter siswa yang lebih baik," tegas anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu.
Diharapkan oleh Rerie, dengan semangat
kolaborasi melalui Gerakan PSPB, Indonesia dapat melangkah lebih cepat dalam
mewujudkan cita-cita pendidikan yang bermutu untuk semua, sekaligus melahirkan
generasi emas yang cerdas, berintegritas, dan berdaya saing. (JHL.7)
