Jakarta, (19/12). Sebagai implementasi
komitmen pemerintahan Presiden Prabowo dalam bidang HAM, Kementerian Hak Asasi
Manusia meluncurkan Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM yang berat di masa lalu.
Peta jalan yang disusun bersama antara pemerintah, Komnas HAM, korban dan
keluarga korban, serta para pemangku kepentingan lainnya itu diharapkan dapat
menjawab tuntutan publik.
Menanggapi peluncuran peta jalan oleh
Kementerian HAM, Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, mengapresiasi langkah
tersebut. Dia menjelaskan penyelesaian pelanggaran HAM yang berat di masa lalu
memang bukan perkara sederhana. Menurutnya, banyak lapisan yang harus
benar-benar dipertimbangkan matang.
“Tentu Komisi XIII mendukung peta jalan
yang diluncurkan kementerian yang disusun bersama multi pihak. Kebersamaan
dalam pembahasan peta jalan harus dipertahankan dalam implementasinya, sehingga
solusi yang dihasilkan benar-benar progresif dan terukur,” ucap Willy dalam keterangannya, Kamis
(18/12/2025).
Menurut Willy, suasana kebersamaan dalam
pembahasan yang menghasilkan peta jalan perlu dipertahankan, agar solusi-solusi
dapat dihasilkan secara baik dalam kemufakatan. Ditekankan olehnya, kebersamaan
tersebut penting agar fase-fase keberhasilan yang sudah dilalui sebelumnya
dapat dilanjutkan.
“Negara ini dibangun dengan musyawarah.
Semua didialogkan tidak ada menang-menangan. Kalau ini terjadi di dalam
implementasi peta jalan, saya yakin hasilnya akan semakin progresif. Kita sudah
belajar dari upaya yang sama di periode-periode lalu untuk tidak
mengulanginya,”
tegasnya.
Ditambahkan oleh Willy, baik penyelesaian justisial maupun non
justisial terhadap pelanggaran HAM yang berat di masa lalu memang diperlukan.
Pembelajaran dari banyak negara di dunia menunjukan dua jalur yang tidak
terpisah di dalam penyelesaian pelanggaran HAM. Bahkan jika dilihat lebih
mendalam menurutnya untuk mengembalikan hak-hak korban menjadi konsentrasi
penting dari praktek banyak negara lainnya.
“Perspektif korban harus dikedepankan
agar penyelesaian ini dirasakan keadilannya bagi para korban dari masa lalu.
Sambil kita terus memperbaiki mekanisme-mekanisme dan sistem yang ada untuk
masa depan. Harus ada ketegasan dalam mekanisme hukum dan kejelasan dalam
mekanisme rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi bagi korban. Ini yang kita
lihat dari peta jalanp yang sudah di-launching,” ujarnya.
Dituturkan oleh Ketua Koordinator Bidang
Ideologi, Organisasi dan Kaderisasi DPP Partai NasDem itu, bahwa komitmen besar
Presiden Prabowo dalam bidang HAM benar-benar harus dijawab, dengan
langkah-langkah strategis yang bermanfaat bagi publik. Hal ini harus
ditempatkan dalam konteks implementasi peta jalan yang dimaksud.
“Celah apa pun yang terbuka untuk
menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat di masa lalu harus dimanfaatkan. Namun
kita perlu membangunnya secara strategis dengan tetap mengedepankan kemanfaatan
bagi para korban,”
pungkasnya. (JHL.927)
