Jakarta, (17/7). Rico Sia, Anggota
Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, berharap Lembaga Penilai
Kesesuaian (LPK) BUMN, dapat berkontribusi lebih besar terhadap keuangan
negara.
"Saya merasa (kontribusi LPK) ini
sangat kecil,"
kata Rico dalam RDP Komisi VII DPR dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN),
Surveyor Indonesia, Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), dan Superintending
Company Indonesia (Sucofindo) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (17/7/2025).
Rico merujuk data Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2024, pada tiga entitas BUMN itu. Surveyor Indonesia
sebesar Rp604,5 juta, BKI Rp148,5 juta, Sucofindo Rp1,32 miliar.
"Ingin saya tanyakan, apa
penyebabnya? Dari jumlah sekian banyak industri yang ada, kenapa bisa cuma
segitu kecilnya? Apa kendalanya? Atau mungkin menurut bapak-bapak di LPK ini
sudah sangat besar?"
tanya Rico.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), diusulkan
oleh Rico, melakukan audit investigasi secara khusus, untuk menemukan sumber
masalah, terkait rendahnya penerimaan negara di LPK BUMN.
"Saya malah mengusulkan, saya tidak
menuduh beliau-beliau yang melakukan kesalahan, tidak. Tapi bisa saja di bagian
lain yang melakukan kesalahan sehingga beliau-beliau ini sebagai pimpinan yang
bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan itu," tukas Rico. (JHL.663)
