Data News

Peran Pemerintah di Nias sebagai pulau terluar perlu disoroti

Jakarta, 11 Juli. Pulau Nias yang merupakan salah satu pulau perbatasan di Indonesia harus ditingkatkan lagi keamanannya. Hal ini disoroti oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung saat menghadiri rapat konsultasi pimpinan DPR dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Menurut Martin ancaman keamanan di Pulau Nias bukan hanya ada di perbatasan darat saja melainkan juga karena Nias merupakan perbatasan pulau terluar.

“Misalnya di Dapil saya itu ada Kepulauan Nias. Ada pulau terluar, Pulau Simuk dan Pulau Wunga yang menurut Keppres No. 6 Tahun 2017 termasuk dalam pulau kecil terluar,” ujar Martin.

Menurut Martin ancaman di perbatasan darat dan laut dinilai sama. Ia menegaskan bahwa selama ini kementerian/lembaga masih melihat wilayah perbatasan sebagai tanggung jawab dan beban kerja. Padahal lanjutnya wilayah perbatasan bisa menjadi sentra ekonomi dan juga dapat menunjukan kedaulatan suatu negara.

Legislator NasDem Dapil Sumatera Utara II itu menegaskan bahwa dengan mengembangkan ekonomi di wilayah perbatasan maka itu akan sejalan dengan rencana kementerian perdagangan yang ingin membangun pasar rakyat di berbagai daerah.

“Selain Menteri Perdagangan yang ada di sini, juga seharusnya ada Kementerian Koperasi dan UKM. Jadi bagaimana mereka melakukan pendampingan UKM setempat, sehingga menimbulkan usahawan-usahawan baru, yang nantinya akan mengisi pasar-pasar yang akan dibangun Kementerian Perdagangan,” pungkas Martin.

Back to Top