Jakarta, (10/4). Disoroti oleh Anggota Komisi VI
DPR RI, Rachmat Gobel, mengenai dampak perang di Timur Tengah yang mulai
menekan industri elektronik nasional, terutama akibat lonjakan harga plastik
kemasan hingga 50?lam beberapa minggu terakhir.
Menurut Gobel, kenaikan harga bahan baku tersebut
merupakan konsekuensi yang tidak terhindarkan dari gejolak global. Oleh karena
itu, pelaku industri dituntut segera menyesuaikan strategi produksi agar tetap
bertahan.
“Kalau soal kenaikan harga dan dampak daripada
perang ini nggak bisa terhindari. Tentu sebagai pengusaha kita semua harus bisa
melakukan engineering desain yang lebih lagi bagaimana mengatasi kenaikan bahan
baku ini sendiri,” ujar
Gobel, di Jakarta, Kamis (9/4/2026).
Dijelaskan olehnya, bahwa industri elektronik
sangat terdampak karena komponen plastik dapat mencapai 30–40 persen dari total
material produk. Kondisi ini membuat struktur biaya produksi meningkat
signifikan, sehingga redesign atau penyesuaian desain produk menjadi langkah
penting untuk menjaga efisiensi.
Namun demikian, Gobel menilai tekanan paling berat
justru dirasakan oleh pelaku usaha menengah dan kecil yang memiliki
keterbatasan dalam melakukan inovasi desain maupun efisiensi produksi.
Di tengah kondisi tersebut, ia meminta pemerintah
memberikan dukungan konkret, seperti kemudahan impor bahan baku plastik dan
insentif bagi sektor manufaktur.
“Diharapkan pemerintah juga bisa memberikan
kemudahan dan kelancaran impor bahan baku plastik serta dukungan insentif dalam
rangka mengatasi masalah ini,”
ungkapnya.
Di sisi lain, ditegaskan oleh legislator Partai
NasDem itu, mengenai pentingnya pengendalian impor barang jadi agar tidak
semakin menekan industri dalam negeri.
Ia menilai maraknya produk impor, termasuk yang
ilegal, justru menjadi ancaman lebih besar dibanding kenaikan harga bahan baku.
“Yang paling penting kontrol produk impor. Jangan
impor dibuka hanya untuk kepentingan itu, akhirnya industri kita lama-lama mati
semua,” tegasnya.
Ia juga menyoroti masih adanya kebijakan yang
dinilai tidak berpihak pada industri nasional, termasuk penggunaan produk impor
dalam program pemerintah. Hal tersebut bertentangan dengan upaya memperkuat
industri dalam negeri.
“Dampak kita bukan karena bahan baku, tapi impor
selundupannya naik. DPR sudah menyuarakan bahwa itu tidak pro kepada industri
dalam negeri,” ujarnya.
Gobel mengingatkan, tanpa perlindungan yang memadai
dari pemerintah, industri berpotensi menghadapi gelombang pemutusan hubungan
kerja (PHK).
“Pemerintah harus berikan kemudahan supaya produksi
tetap jalan. Karena kalau tidak, lama-lama PHK akan terjadi,” katanya.
Terkait harga jual, ia mengakui pelaku industri
kini tengah menghitung ulang strategi. Sebagian produsen mempertimbangkan
kenaikan harga, sementara lainnya memilih bertahan meski margin keuntungan
tergerus.
“Pasti ada yang naikkan harga, tapi ada juga yang
mencoba bertahan dengan konsekuensi tidak ada profit,” pungkasnya. (JHL.7)
