JAKARTA (17 Februari): Anggota Komisi I DPR
RI dari Fraksi Partai NasDem, Amelia Anggraini, mendukung efisiensi anggaran
yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Efisiensi mencapai Rp750 triliun itu
akan dilakukan secara bertahap.
"Saya melihat bahwa rencana
efisiensi anggaran ini akan dilakukan secara bertahap, sebagaimana telah
disampaikan oleh Presiden Prabowo. Dalam pembahasannya, pemerintah dan DPR
terus berkoordinasi melalui rapat-rapat antara komisi dan mitra kerja
terkait," kata Amelia, Minggu (16/2/2025).
Ia mendukung efisiensi anggaran tersebut
untuk memastikan keberhasilan program-program prioritas pemerintah, seperti
makan bergizi gratis, perbaikan sekolah, dan swasembada pangan.
"Sebagai anggota DPR RI, kami
mendukung langkah efisiensi ini demi memastikan keberlangsungan dan
keberlanjutan program-program strategis pemerintah ke depan," tambahnya.
Namun demikian, kata Amelia, pemangkasan
anggaran jangan sampai memengaruhi pelayanan publik. Dia juga mengingatkan
bahwa kementerian atau lembaga harus bekerja dengan efektif dan efisien.
"Selain itu, yang tak kalah penting
adalah meningkatkan integritas dan kualitas pelayanan birokrasi kepada publik,
termasuk memastikan pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan efisien demi
kepentingan masyarakat luas," katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo mengatakan
penghematan anggaran akan dilakukan hingga tiga putaran dengan total mencapai
Rp750 triliun.
Adapun pada tahap pertama, penghematan
anggaran telah mencapai Rp306,69 triliun. Penghematan itu diatur dalam
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam
Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Kemudian, pada tahap kedua, Prabowo
menargetkan efisiensi anggaran hingga Rp308 triliun. Namun, dia tidak
mengungkapkan timeline pelaksanaan penghematan putaran kedua tersebut.
Lalu, pada tahap ketiga, penghematan akan
dilakukan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN), di mana dividen yang
ditargetkan BUMN mencapai Rp300 triliun. Menurutnya, dari total tersebut,
sebesar Rp200 triliun digunakan untuk negara dan Rp100 triliun dikembalikan ke
BUMN.
