JAKARTA (7 Mei): Anggota
DPR RI dari Dapil DKI Jakarta III (Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan
Seribu), Ahmad Sahroni, meminta Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta
menertibkan parkir liar, terutama di mini market.
Ia juga meminta Dishub
berkoordinasi dengn Polda Metro Jaya dalam menertibkan parkir liar yang
meresahkan masyarakat.
“Parkir liar ini memang harus ditertibkan. Malah
saya harap Polda Metro Jaya juga bisa bantu Dishub DKI Jakarta dalam proses
penertibannya," kata Sahroni
dalam keterangannya, Selasa (7/5).
Menurut Sahroni, sebagian
dari juru parkir liar dapat dibina dan dipekerjakan di kantong-kantong parkir
resmi. "Jadi memang tukang parkir
ini masih dibutuhkan, tapi jangan sampai ada paksaan harus membayar yang tidak
ada aturannya” tambahnya.
Legislator dari Partai
NasDem itu mengatakan, selama ini negara dan masyarakat sudah cukup berkompromi
dengan tindakan juru parkir liar. Akibatnya, mereka menjadi semena-mena,
bergaya preman, dan tidak segan mengancam jika tidak diberi bayaran sesuai
permintaan.
“Awalnya mereka ini dibiarkan karena ada rasa iba
dan dibayar seikhlasnya. Namun, makin ke sini konsepnya sudah berubah. Mereka
malah jadi kayak preman. Makanya banyak viral masyarakat yang mengeluh soal
ini. Terlebih mereka kerap ada di tempat-tempat yang sudah jelas digratiskan
oleh pengelola maupun Pemda, seperti di minimarket, misalnya. Parkir gratis kok
dipaksa bayar, ini premanisme namanya,” tegas Sahroni.
Wakil Ketua Komisi III DPR
RI itu berharap seluruh pihak terkait berkoordinasi untuk menertibkan parkir
liar guna menciptakan suasana kamtibmas yang ramah bagi masyarakat.
“Jadi ini bukan perkara uang parkir yang
dikeluarkan berapa. Tapi ini soal penegakan aturan. Tidak bisa semena-mena
begitu. Ada aturannya, Dishub yang kelola itu,” jelas Sahroni. (dis/*)
