Jakarta, (24/3). Opsi pembelajaran daring sebagai
salah satu upaya pemerintah untuk menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM)
harus dipersiapkan secara matang, agar hasilnya sesuai dengan yang diharapkan.
"Sejumlah langkah teknis yang komprehensif,
menyinkronkan kebijakan antarkementerian dan pemerintah daerah harus dilakukan,
untuk memastikan tidak ada satu anak pun yang kehilangan hak belajarnya dalam
penerapan kebijakan pembelajaran secara daring itu," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam
keterangan tertulisnya, Selasa (24/3/2026).
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, pekan lalu, menyatakan bahwa strategi
penghematan BBM akan dilakukan antara lain melalui efisiensi operasional gedung
perkantoran dan sekolah.
Khusus untuk efisiensi di sekolah atau sektor
pendidikan, pemerintah berencana menerapkan kembali metode pembelajaran secara
daring yang pernah diterapkan pada masa pandemi covid-19.
Menurut Lestari, rencana penghematan BBM dengan
mengubah metode belajar tersebut harus benar-benar dipahami oleh para
pelaksananya di lapangan.
Pengalaman penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ)
di masa pandemi covid-19, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, harus menjadi
pelajaran.
Ketika itu, tambah Rerie, sejumlah kendala
mengemuka antara lain guru tidak siap menjalankan PJJ, orang tua terbebani
dengan metode daring dan akhirnya kualitas belajar murid menurun.
"Jangan sampai kesalahan yang sama berulang.
Sehingga penting untuk dipersiapkan secara matang," ujar Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu.
Dijelaskan oleh Rerie, selain kesiapan SDM,
kesiapan sarana dan prasarana pendukung terkait infrastruktur digital juga
harus dipastikan.
Pada 2025, Kemendikdasmen telah menyalurkan papan
interaktif digital (PID), laptop, dan hard disk eksternal kepada 288.865 satuan
pendidikan.
Penyaluran perangkat tersebut dilengkapi dengan
penyediaan akses internet bagi 8.152 satuan pendidikan, serta layanan listrik
untuk 2.389 satuan pendidikan.
Rerie berpendapat bahwa para tenaga pengajar harus
dipastikan memiliki keterampilan dalam mengoperasikan dan mengelola sejumlah
peralatan tersebut.
Diharapkan oleh Anggota Majelis Tinggi Partai
NasDem itu, pemerintah pusat dan daerah, serta masyarakat dapat membangun
kolaborasi yang kuat untuk memastikan pelaksanaan PJJ dapat berjalan dengan
baik.
Ditegaskan Rerie, Pasalnya, keberlanjutan proses
belajar mengajar yang berkualitas bagi setiap anak bangsa, sangat penting untuk
mewujudkan generasi penerus yang berdaya saing di masa depan.(JHL.7)
