Jakarta, (21/4). Cindy Monica, selaku Anggota
Komisi IV DPR RI, menyoroti fenomena kenaikan harga kelapa yang kian meroket
akibat tingginya permintaan ekspor. Dinilai olehnya situasi tersebut berpotensi
merugikan konsumen dalam negeri dan memengaruhi kelangsungan industri domestik,
terutama sektor yang bergantung pada kelapa seperti industri santan.
Menurut Cindy, kenaikan harga ekspor
kelapa yang signifikan telah mendorong banyak pelaku usaha untuk lebih memilih
pasar internasional.
"Seiring dengan meningkatnya
permintaan ekspor, pasokan kelapa di pasar domestik semakin menipis. Ini
menyebabkan lonjakan harga yang berdampak langsung pada harga bahan baku, yang
berujung pada peningkatan harga produk olahan kelapa," ungkap Cindy dalam keterangannya, Senin
(21/4/2025).
Diungkapkan oleh Legislator NasDem dari
Dapil Sumatra Barat II (Kabupaten Agam,
Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Kota Bukittinggi,
Kota Pariaman, dan Kota Payakumbuh) itu, keprihatinannya terhadap kondisi itu,
khususnya terkait dengan nasib perusahaan yang mengandalkan kelapa untuk
produksi dalam negeri.
Salah satu contohnya adalah perusahaan
ekspor santan di Sumatra Barat (Sumbar) yang terancam melakukan pemutusan
hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 300 karyawan.
Diingatkan oleh Cindy, jika tidak ada
langkah cepat dari pemerintah untuk menstabilkan pasokan kelapa di pasar
domestik, hal tersebut berisiko menambah angka pengangguran dan berdampak
negatif pada perekonomian lokal.
"Saya sangat memahami bahwa ekspor
memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian negara. Namun, dalam
kondisi saat ini, kita harus mengimbangi kebijakan ekspor dengan upaya menjaga
ketersediaan bahan baku di dalam negeri. Kita harus mencari solusi yang adil
untuk menghindari dampak buruk bagi sektor industri dalam negeri dan pekerja
yang terancam kehilangan mata pencaharian," tandas Cindy.
Lebih lanjut, pemerintah didesak oleh
Cindy untuk segera mengambil langkah-langkah strategis guna menstabilkan
pasokan kelapa, salah satunya dengan mendorong program peningkatan produksi
kelapa di dalam negeri. Selain itu, ia juga meminta dilakukan pemantauan lebih
ketat terhadap kebijakan ekspor yang tidak hanya menguntungkan luar negeri,
tetapi juga memperhatikan keberlanjutan industri domestik.
"Kita tidak bisa membiarkan
lonjakan harga kelapa ini menghancurkan industri yang telah lama bertahan dan
memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang. Pemerintah harus segera
bertindak untuk mengatasi ketidakseimbangan pasokan," tegasnya.$
Diharapkan juga oleh Cindy, dengan
adanya upaya yang tepat dari pemerintah, kondisi tersebut bisa segera teratasi
dan keseimbangan antara ekspor dan kebutuhan domestik dapat tercapai demi
kesejahteraan rakyat dan kelangsungan usaha dalam negeri. (JHL.515)
