Jakarta, 23 Februari. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta baru-baru ini membeli 21 mobil dinas listrik untuk para pejabat DKI paa tahun 2023. Pembelian mobil dinas listrik ini diperuntukan bagi PJ Gubernur DKI Heru Budi Hartono, Sekretaris daerah DKI Joko Agus Setyono, para asisten pemerintahan, inspektorat, dan dinas lainnya. Ketua fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino menilai pengadaan mobil listrik ini bertolak belakang dengan program prioritas PJ gubernur Heru Budi Hartono. Menurut Wibi, program yang dicanangkan oleh PJ Heru untuk program pembangunan DKI Jakarta 2023-2024 berfokus pada masalah kemacetan, banjir, dan ketahanan ekonomi. Sehingga pembelian mobil listrik ini tidak konsisten dengan arahan PJ Gubernur. Wibi menambahkan seharusnya anggaran yang dikeluarkan disalurkan pada subsidi bagi penggunaan transportasi umum. Jakarta sedang mengalami krisis transportasi publik dan kemacetan sehingga pembelian mobil listrik bukan menjadi prioritas. Anggota komisi C DPRD DKI itu mengatakan bahwa pembelian mobil listrik yang dilakukan bukan berarti pemborosan, hanya saja tidak sesuai dengan arahan PJ gubernur.
Data News
Wibi Sebut Wacana Pembelian 21 Mobil Listrik Tak Sesuai Arahan PJ DKI Jakarta
