Jakarta, 18
September. Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Willy Aditya, mengungkapkan
keprihatinannya terhadap pernyataan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, yang
menyatakan bahwa memilih Amin sebagai pasangan capres Anies Baswedan-Muhaimin
Iskandar merupakan perbuatan bid'ah. Willy Aditya menyoroti bahwa sebagai
seorang pejabat publik, Yaqut seharusnya menjaga netralitasnya dalam konteks
politik.
"Sebagai pejabat publik ia milik semua pihak,
milik semua warga negara. Karena milik semua pihak, ya alangkah baiknya beliau
tidak menunjukkan preferensi akan pilihan atau kecondongan politiknya di depan
publik. Baik itu tersirat atau bercanda, apalagi secara langsung. Biarlah itu
menjadi rahasia atau kesunyian diri yang bersangkutan saja," ujar Willy.
Willy Aditya
menekankan pentingnya netralitas pejabat publik dalam menjalankan tugas mereka
untuk melayani kepentingan seluruh warga negara, terlepas dari preferensi
politik pribadi mereka. Ia juga mengingatkan bahwa pejabat publik memiliki
tanggung jawab untuk tidak mencampuradukkan preferensi politik mereka dengan
tugas-tugas pelayanan masyarakat.
"Pejabat publik bukan milik pendukung partai A
atau capres B. Pejabat publik itu milik semua warga negara dan harus melayani
semua pihak. Bagi pejabat publik, preferensi politik yang dimilikinya
semestinya tidak ditunjukkan di depan publik. Itu etikanya," tambahnya.
Willy Aditya
menegaskan bahwa pernyataan politis dari Menteri Agama tidak menjadi masalah
bagi Partai NasDem, yang merupakan salah satu partai pendukung pasangan Anies
Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon presiden dan wakil presiden
dalam Pemilihan Umum 2024. Ia juga mengungkapkan bahwa tantangan bagi pasangan
ini akan semakin besar setelah deklarasi mereka sebagai bakal capres dan
cawapres, namun partai akan tetap melangkah maju menghadapi cobaan tersebut.
