Jakarta, (04/6). Dinilai oleh Wakil Ketua DPR RI,
Saan Mustopa, tingginya intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo
Subianto, merupakan bagian dari strategi diplomasi yang disesuaikan dengan
tantangan dan dinamika global saat ini.
Oleh karena itu, menurut Saan, frekuensi lawatan
Presiden tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan pemerintahan
sebelumnya.
“Setiap pemerintahan memiliki strategi, urgensi,
dan kepentingan yang berbeda dalam menjalankan diplomasi serta membangun
hubungan dengan negara-negara sahabat,” kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Dijelaskan oleh Legislator Fraksi Partai NasDem
itu, kebijakan luar negeri suatu pemerintahan selalu dipengaruhi oleh kondisi
domestik, maupun perkembangan geopolitik internasional yang terus berubah.
Karena itu, pendekatan yang ditempuh setiap presiden dalam menjalankan
diplomasi juga tidak sama.
Menurut Saan, kondisi global saat ini yang penuh
ketidakpastian, menuntut Indonesia memperkuat hubungan dengan berbagai negara, melalui
diplomasi yang lebih aktif dan intensif.
“Situasi hari ini mengharuskan Presiden membangun
hubungan baik secara lebih intensif dan lebih serius. Karena memang terkait
dengan kondisi di dalam negeri maupun kondisi global yang dinamikanya sangat
tinggi,” ujarnya.
Ditegaskan oleh Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang
Industri dan Pembangunan (Korinbang) itu, penilaian terhadap kunjungan luar
negeri Presiden, tidak bisa hanya didasarkan pada jumlah perjalanan yang
dilakukan.
“Tidak bisa dikomparasikan begitu saja, seakan-akan
Presiden terlalu sering ke luar negeri. Yang harus dilihat adalah urgensi,
kepentingan, dan tujuan strategis dari setiap kunjungan tersebut,” tegasnya.
Dinilai oleh Saan, diplomasi tingkat tinggi menjadi
instrumen penting bagi Indonesia, untuk memperkuat kerja sama ekonomi,
investasi, perdagangan, hingga posisi Indonesia dalam menghadapi berbagai
tantangan global.
Pernyataan tersebut disampaikan, menanggapi
perdebatan publik mengenai intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo.
Berdasarkan sejumlah data yang beredar, Presiden Prabowo tercatat telah
melakukan sekitar 49 kunjungan luar negeri, sejak awal masa pemerintahannya
pada Oktober 2024 hingga April 2026.
Sebelumnya, diingatkan oleh mantan Wakil Menteri
Luar Negeri Dino Patti Djalal, agar aktivitas diplomasi luar negeri tetap
memperhatikan efektivitas serta keseimbangan dengan kebutuhan domestik. Namun,
Saan berpandangan bahwa dalam konteks situasi global saat ini, langkah Presiden
memperkuat diplomasi internasional merupakan bagian dari kebutuhan strategis
nasional.
“Karena itu, kita harus melihat kunjungan-kunjungan
tersebut dalam konteks kepentingan bangsa dan tantangan global yang sedang
dihadapi Indonesia,” pungkasnya. (JHL.7)
