Jakarta, (19/3). Realisasi
hubungan yang kuat antara industri dan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah
(UMKM) di Indonesia harus segera dilakukan guna mewujudkan rantai pasok dan
transfer teknologi yang baik dalam upaya membangun sektor UMKM yang tangguh.
"Sektor UMKM yang dekat dengan pengembangan
ekonomi rakyat harus mendapat perhatian serius sehingga mampu menjadi langkah
strategis untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang lebih merata," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam
keterangan tertulisnya.
Di awal Maret 2024 lalu,
telah diungkapkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) bahwa
masalah terbesar yang dihadapi oleh usaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM) di
Indonesia adalah tidak adanya koneksi dengan industri sehingga belum terbangun
rantai pasok dan transfer teknologi dengan baik.
Menurut catatan
Kementerian Koperasi dan UKM pada 2023, kontribusi UMKM telah mencapai 61?ri
PDB Indonesia, dengan serapan tenaga kerja mencapai 97?ri total penyerapan
tenaga kerja nasional. Jumlah pelaku usaha sektor UMKM tercatat sebanyak 67
juta.
Berdasarkan catatan
tersebut, disampaikan oleh Lestari, terdapat potensi besar untuk mendorong
perekonomian nasional melalui sektor UMKM, apabila sejumlah kendala bisa segera
diatasi.
Menurut pendapat Rerie,
yang juga legislator dari Dapil Jawa Tengah II, sejumlah langkah afirmasi untuk
mendukung pendanaan sektor produktif, misalnya, dapat direalisasikan dengan
segera. Beragam potensi ekonomi di daerah dengan kearifan lokal yang
dimilikinya, dapat dimanfaatkan melalui pengembangan sektor UMKM.
Sedangkan UMKM yang sudah
ada, tambah Rerie, kapasitasnya dapat ditingkatkan melalui pengembangan yang
berkelanjutan dengan dukungan jaringan usaha, rantai pasok, dan transfer
teknologi yang lebih baik.
Menurut pendapatnya, butuh
intervensi dari para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah untuk
menciptakan ekosistem yang mampu mewujudkan pengembangan sektor UMKM nasional
yang berkesinambungan.(JHL.100)
