Jakarta, (21/1). Irma Suryani, Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem, menerima audiensi Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) se-Indonesia. Irma menilai para mahasiswa menunjukkan sikap kritis, berani, dan matang dalam menyikapi berbagai persoalan bangsa.
Langkah mahasiswa yang memilih jalur dialog dengan parlemen untuk menyampaikan aspirasi dan melakukan klarifikasi terhadap kebijakan publik, diapresiasi oleh Irma.
“Ini salah satu contoh mahasiswa yang bagus. Mereka beraudiensi tabayun dan menyampaikan aspirasi secara langsung,” kata Irma dalam audiesi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (20/1/2026).
Menurutnya, audiensi tersebut mencerminkan peran mahasiswa sebagai pengawas kebijakan negara, khususnya dalam merespons persoalan sosial yang berkembang di tengah masyarakat.
“Mereka mempertanyakan banyak persoalan yang muncul di masyarakat dan program-program pemerintah yang memang seharusnya dikritisi,” ujarnya.
Dalam audiensi itu, disoroti oleh mahasiswa PTKIN, mengenai sejumlah isu strategis, mulai dari akses dan kualitas pendidikan, ketersediaan lapangan pekerjaan, hingga implementasi program makan bergizi gratis.
Diakui oleh Irma, terkesan dengan substansi pertanyaan dan kedalaman analisis yang disampaikan mahasiswa. “Keren sekali mahasiswa-mahasiswanya. Mereka peduli pada pendidikan, peduli pada lapangan pekerjaan, dan juga mempertanyakan sejauh mana implementasi makan bergizi gratis,” ungkapnya.
Dinilai olehnya, kepedulian tersebut menunjukkan keberpihakan mahasiswa pada kepentingan rakyat, bukan sekadar kepentingan kelompok atau institusi.
Lebih lanjut, diharapkan oleh Irma, para mahasiswa terus menjaga tradisi intelektual yang kritis, namun tetap konstruktif dalam mengawal kebijakan negara. “Seharusnya seperti inilah mahasiswa ke depan. Terus berjuang dan memberikan keberpihakan kepada masyarakat,” katanya.
Audiensi tersebut menegaskan pentingnya sinergi antara mahasiswa, parlemen, dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik yang inklusif, berkeadilan, serta benar-benar menjawab kebutuhan rakyat. (JHL.967)
