Jakarta (28/4). Machfud Arifin, yang
merupakan Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, mendukung
penguatan TNI Angkatan Laut dalam mengembangkan sistem keamanan laut yang
komprehensif, berkelanjutan, adaptif, responsif, dan inklusif.
Dengan bentangan laut lebih dari 5,8
juta km persegi, dibutuhkan oleh Indonesia, Angkatan Laut yang kuat untuk
menjaga kedaulatan perairan. Terlebih, banyak pelanggaran keamanan dan
kejahatan di laut saat ini.
"Jangan naruh motor kuncinya
tergantung, jangan taruh mobil di pinggir jalan kuncinya tergantung, sama saja
suruh nyolong, Pak. Laut kita ini sangat luas, Angkatan Laut perlu kita support
menjaga kedaulatan laut," kata Machfud dalam RDP Komisi I DPR dengan KASAL, Laksamana Muhammad
Ali, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (28/4/2025).
Selain menjaga kedaulatan laut dari
ancaman pihak luar, Machfud juga meminta Angkatan Laut turut membantu dalam
penegakan pelanggaran hukum di wiliyah laut. Dicontohkan olehnya mengenai maraknya
penyelundupan benur (benih udang) ke luar negeri.
"Benur keluar ke Vietnam, yang
harganya mungkin senilai harga ekstasi. Belanjanya Rp25 ribu, jualnya Rp200
ribu. Kami pengalaman waktu Kapolda Jawa Timur. Itu (penyendupan) naik pesawat,
Pak. Bawanya pakai koper, banyak juga ditangkap Angkatan Laut di Juanda. Bawa
dari Bali, dari mana-mana, dari Banyuwangi. Isinya jutaan, Pak," ujarnya.
Selain itu, penyelundupan narkoba
merupakan kejahatan yang juga kerap menggunakan jalur laut. Bisnis haram
tersebut harus diberantas untuk menjaga generasi bangsa. "Angkatan
Laut, tugas yang paling kita harapkan adalah nantinya ikut menjaga peredaran
narkoba. Narkoba tidak ada yang lewat udara, kalau benur kan banyak lewat
udara. Narkoba itu menghancurkan generasi masa depan kita," tandasnya.
Dipertanyakan juga dalam rapat tersebut,
oleh Legislator dari Dapil Kalimantan Selatan II (Kabupaten Kotabaru, Tanah
Bumbu, Banjarbaru, dan Kota Banjarmasin) itu, kedudukan Badan Keamanan Laut
(Bakamla) yang tengah di proyeksikan menjadi Indonesian Coast Guard. "Angkatan
Laut sendiri menjaga kedaulatan. Kemudian nantinya Bakamla itu harus pada
posisi di mana?"
Menurutnya, posisi Bakamla harus tetap
di bawah dan dipimpin anggota TNI Angkatan Laut. "Bakamla kan sama-sama
sinergi dengan Angkatan Laut, tetap di atas itu Angkatan Laut, tapi di bawahnya
terdiri dari jaksa dan kepolisian selaku penyidik. Kemudian juga dari bea cukai
dan sebagainya, lengkap jadinya. Ujungnya nanti kita berharap ada undang-undang
memayungi ini," tukasnya. (JHL.526)
