Jakarta, (16/12). Pembangunan sistem
pendidikan yang responsif terhadap ancaman bencana harus segera dikedepankan
sebagai bagian upaya untuk melindungi masa depan anak bangsa.
"Wilayah Indonesia yang dikelilingi
oleh rangkaian gunung berapi aktif ini merupakan kawasan yang rawan bencana.
Karena itu, pengembangan sistem pendidikan yang responsif terhadap ancaman
bencana harus diwujudkan," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan
tertulisnya, Selasa (16/12/2025).
Berdasarkan Peta Risiko Bencana Badan
Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 2023, terdapat lebih dari 70.000 satuan
pendidikan (PAUD hingga SMA/SMK) yang berlokasi di wilayah dengan risiko bahaya
sedang hingga tinggi dari berbagai ancaman bencana.
Bahkan, menurut Lestari, Badan Dunia
PBB, UNICEF dalam laporannya, Indonesia ditempatkan ke dalam 50 negara teratas
di dunia yang anak-anaknya, paling berisiko terdampak perubahan iklim dan
degradasi lingkungan.
Disampaikan oleh Rerie, sapaan akrab
Lestari, lebih dari 70.000 sekolah dalam bayang-bayang ancaman bencana,
pengembangan sistem pendidikan, termasuk pembangunan prasarana dan sarana
pendidikan, harus mampu mengantisipasi sejumlah ancaman bencana yang ada.
Selain itu, menurut Rerie yang juga
anggota Komisi X DPR RI, penting juga untuk wujudkan, kesiapan SDM untuk
menjalankan sistem pendidikan yang adaptif terhadap ancaman bencana.
Menurut Rerie, sejumlah upaya harus
segera direalisasikan, seperti antara lain penguatan kurikulum yang adaptif
terhadap bencana, meningkatkan literasi kebencanaan, hingga meningkatkan
keterampilan pengajar dalam menerapkan manajemen stres dalam menghadapi dampak
bencana.
Diharapkan oleh Anggota Majelis Tinggi
Partai NasDem itu, bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Sumatra,
menjadi alarm bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat untuk bersama-sama
mewujudkan sistem pendidikan yang mampu mengantisipasi dampak ancaman bencana,
demi melindungi masa depan generasi penerus bangsa. (JHL.919)
